sebagaipenyelenggaraan pemerintahan yang transpa ran, terbuka, dan pasrtisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta
sebagaiobyek penderita yang tidak memiliki hak untuk merubah sesuatu yang di anggap tidak pada tempatnya, yang dalam bahasa Jawa disebut ora ilok . Faktor lain munculnya hambatan mewujudkan good Governance adalah tidak adanya motivasi untuk berprestasi. Dalam beberapa teori sosiologi disebutkan bahwa gej ala yang muncul pada bangsa-bangsa yang
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. yang pasti terjadi adalah bahwa organisasi tidak . dalam upaya membangun sistem Administrasi Negara yang lebih transparan dan
tugastugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok kooperatif, yang terdiri atas : Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan. o Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan o Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Jika jumlah siswa 40 orang, berarti terdapat 10 kelompok. Jadi
Dampakdari suatu penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya . peristiwa kriminalitas. 1 pt. Pemerintahan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Untuk terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut, cara yang dapat dilakukan pemerintah
pemerintahanyang bersih tidak dapat dipisahkan dengan salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Good Governance Hadjon , Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,Meritokrasi vol. 1 no.1 , 2002, hlm 9. 7 Ratminto & Atk
30bAAPe. 360 268 172 269 496 441 11 426 150
dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah
